Keterangan : Kongres Perempuan Indonesia, sumber foto : VOI.ID

Merayakan hari perempuan sedunia yang rutin diadakan setiap tanggal 08 Maret di setiap tahunnya, bukan hanya tentang perempuan yang berdaya dalam narasi semata, tetapi juga sebagai aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus di Indonesia. Sebuah negara yang masih belajar berjalan, di tengah gempuran kapital secara implisit. Mengapa implisit? Karena yang tercatat adalah negara Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan, namun pada kenyataannya sistem ekonomi kapital lebih mendominasi. Dalam dinamika sebuah negara, perempuan menjadi simbol keberlangsungan negara untuk tetap eksis, karena peran  untuk melahirkan generasi selanjutnya.

Pada perkembangan lebih jauh, perempuan yang tadinya hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sebagai sebuah kewajiban, kini semakin bergeser. Nilai berubah, dan perempuan dianggap berhasil ketika bekerja; sementara pekerjaan pada umumnya hanya dilihat sebatas yang memiliki nilai tukar materi dan bersifat transaksional, dalam hal ini adalah uang. Di sisi lain, perempuan yang bekerja tanpa memiliki nilai tukar, maka tidak dianggap sebagai perempuan yang berhasil. Hidup dalam negara yang berjalan dalam sistem ekonomi kapitalisme, hal tersebut semakin diamini, karena dalam sistem kapitalis yang dianggap bekerja adalah yang ‘dinilai’ karena ‘dianggap’ produktif. Sementara, kerja-kerja produktif ini seringkali diasosiasikan dengan pekerjaan laki-laki, atau pekerjaan dengan jabatan tertentu, seperti pilot, guru, perawat, tentara, dokter, dan lain sebagainya.  Sementara pekerjaan yang dianggap tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap ekonomi, dianggap reproduktif, dan diasosiasikan sebagai pekerjaan domestik, umumnya : pekerja lepas, sukarelawan dan pekerja rumah tangga.

Berangkat dari pemisahan kerja dalam kapitalisme mengenai kerja produktif dan kerja reproduktif, kemudian menimbulkan pelbagai masalah - terutama dalam pemikiran feminis; dimana pemisahan kerja tersebut banyak mengubah hidup masyarakat terutama kehidupan perempuan, karena dianggap sebagai pihak yang terdampak paling besar dari pemisahan makna tersebut. 

Kapitalisme dan Komodifikasi Perempuan

Jika menilik lebih jeli, banyak kerja-kerja domestik dan dikerjakan oleh perempuan yang memberikan kontribusi langsung terhadap roda perekonomian sebuah negara, namun dianggap bukan sebagai kerja produktif, sehingga hal tersebut hanya dilihat sebagai kerja-kerja yang dilupakan oleh kapitalisme, anggapan bahwa pekerjaan yang dimarjinalkan masih menjadi label yang paling kuat. Kita bisa melihat sebagai contoh, pekerjaan dalam bidang yang terinformalisasi seperti agrikultur, tidak terlalu dianggap penting dalam perhitungan ekonomi, sementara pekerjaan tersebut berkontribusi langsung terhadap perputaran roda ekonomi, dan di dalamnya banyak perempuan yang terlibat secara langsung. Seiring dengan berkembangnya neoliberalisme, dimana proteksi sosial bagi perempuan kian memudar, hingga akhirnya perempuan tidak memiliki pilihan selain terlibat dalam pasar tenaga kerja. Resiko yang ditanggung menjadi polemik yang tidak berhenti, karena pada akhirnya harus ada yang dikorbankan; intensitas yang terbangun antara ia dengan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini keluarga. Perempuan seakan menjadi teralienasi dalam peran natural serta eksistensi sebagai manusia.

Angka perempuan untuk mengenyam pendidikan memang sudah semakin banyak, akan tetapi perempuan yang berdaya dengan kesadaran yang dimiliki tidak sebanyak yang sekedar mendapatkan pendidikan. Hal tersebut tidak bisa sepenuhnya salah, karena sistem yang telah mengakar pada akhirnya membuat perempuan menjadi ikut berenang dalam arus yang sudah diatur dan terstruktur. Bukan tidak mungkin jika melawan arus, namun siapkah jika harus menjadi anomali diantara yang lain? Mirisnya, nilai-nilai tersebut justru telah tertanam sejak dalam bangku sekolah. Perbedaan sistem pendidikan antar satu sekolah dengan yang lain, ada yang ditentukan oleh besarnya nominal biaya yang dibayarkan. Semakin mahal biaya pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas, maka semakin banyak akses ilmu dan kesempatan menjadi manusia dengan corak yang beragam, dalam hal ini akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan dan kesempatan mengampu jabatan kian beragam. Kategorisasi yang telah terkotak-kotakan ini berlanjut hingga ke jenjang universitas. Kemampuan berpikir kreatif dan kritis mahasiswa menjadi kian tergerus karena mereka hanya diarahkan untuk nantinya bekerja dengan sistem yang telah ditentukan dan ditanamkan dalam diri mereka sebagai sebuah sistem yang ideal. Dengan kata lain, program dalam kampus misalnya; cukup sukses untuk mengurangi sikap kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar, karena laporan MBKM ini sangat banyak secara administratif dan rasa-rasanya sangat birokratis, kurang lebih sama dengan program-program yang diajukan oleh universitas sebelumnya. Jika bagi perempuan, mengenyam pendidikan tinggi merupakan salah satu previlese, semestinya juga dibarengi dengan kesadaran bahwa masih banyak permasalahan konkrit yang perlu diselesaikan diluar kategorisasi yang telah tertanam dalam pendidikan.

Normalisasi Bekerja di Bawah Tekanan

Kapitalisme mengalienasikan manusia dari hakikatnya, sebagai makhluk sosial, dan perempuan menjadi bagian di dalamnya. Implisitas penindasan terhadap perempuan merupakan peristiwa sejarah, dan masih terulang hingga saat ini; selama patriarki dan kapitalisme masih berkuasa, dan kesadaran akan menjadi setara belum ada. Setiap kita akan menjadi antitesis yang lain, karena memiliki perbedaan pola pikir dan sudut pandang, melihat dan menerima keragaman untuk diakumulasikan dalam sebuah pemikiran demi kemajuan kemanusiaan bersama, tentu bukanlah perkara mudah. Penting untuk menyadari bahwa segala permasalahan sepele yang dihadapi oleh perempuan sehari-hari dalam dunia kerja, seperti : cuti haid, cuti melahirkan, istirahat makan, waktu ke toilet, yang dibatasi – namun tidak dapat dilawan, semata bukan karena ketidakmampuan sebagai pekerja yang bertanggung-jawab, bukan pula arena tuntutan tempat bekerja yang seringkali tutup mata dengan segala realitas sosial, namun ada sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu sistem yang memaksa untuk mengikuti aturan main, dan kita didalamnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menolak. Sebuah mekanisme “paksaan” yang selalu bisa diterima secara moral dan hukum, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang normal. Sistem yang tanpa disadari selalu menciptakan sebuah kondisi pengangguran jika tidak mengikuti sistem yang dianggap ideal. Lantas bagaimana? Tentu tidak banyak tempat bekerja yang dengan sadar, paham akan kebutuhan perempuan, namun kesadaran diperlukan untuk mengenali secara cermat sistem seperti apa yang sedang berjalan dalam dunia dimana kita semua berkecimpung didalamnya. Kesadaran yang diperlukan bahwa, sebuah sistem yang besar, dalam hal ini badan usaha; tidak akan dapat berjalan dengan baik, bilamana tidak ada yang menggerakan sistem mekanis dalam perputaran produksi tersebut. Jika demikian yang masih terjadi, maka selamanya perempuan tidak akan pernah menjadi setara, kala sistem kapitalisme masih berjaya.

Lantas apa lagi yang diharapkan? Bukan bekerja yang tidak menyenangkan, akan tetapi sistem yang tercipta dalam tiap-tiap lini pekerjaan yang tidak memanusiakan. Bagaimana mungkin, ketika setiap kita yang bekerja, tidak memiliki opsi lain untuk terus hidup, apalagi hingga memiliki pandangan soal kehidupan yang harmoni. Ketika merasa terpuruk karena tuntutan kerja yang kian tinggi dan beban dibawah tekanan, tentu yang diperlukan setalahnya adalah hiburan, karena dunia kita diciptakan seperti itu. Hakikatnya, bekerja adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan diri sendiri dan kepentingan bersama. Waktu yang terus berjalan dan seakan terbuang sia-sia karena menjadi mesin dalam ruang kerja, dan kemudian akhirnya muncul pertanyaan reflektif : Untuk apa terus hidup?

Narasi Kesejahteraan Seharusnya Menjadi Aksi Nyata Perubahan

Pekerjaan mungkin tidak selalu terkait dengan masalah kesehatan mental, namun bukan berarti tidak ada relasinya. Kemampuan tiap-tiap individu dalam sistem yang diterapkan di dunia kerja, sangat berdampak pada keterasingan. Hal tersebut menyangkut kemampuannya memenuhi kebutuhan hidup, ketakutan akan kehilangan sumber penghidupan, bahkan hingga kecurigaan berdasar terhadap mereka yang memiliki “kemampuan kerja” yang lebih menyejahterakan (O’Grady, 2014). Gangguan kesehatan mental yang kian merayap dalam senyap seakan seperti gunung es yang makin lama makin masif. Layanan untuk mendukung keseimbangan hidup juga menjadi bagian dari komersialisasi sistem kapitalistik yang terbangun, bahwa semakin professional jasa yang ditawarkan, artinya akan semakin banyak dana yang mesti disiapkan. Pemerintah sebagai abdi negara, juga semestinya tidak boleh menutup mata dengan masalah ketimpangan struktural yang hingga kini masih terjadi dalam berbagai lini. Menjadi sejahtera bukan perkara hanya bisa makan dengan gratis, namun juga memiliki harapan untuk hari-hari pada kehidupan selanjutnya. Kritik dari publik bukan sebagai lukisan indah yang hanya menghiasi opini surat kabar sebagai media bahwa masih ada yang memiliki nalar kritis, namun tidak ada respon lebih lanjut sebagai aksi nyata demi kebijakan dan perubahan yang lebih baik.